Berevolusi untuk Ikuti Perkembangan Zaman

Seiring dengan berkembangnya zaman dan dunia teknologi, dibutuhkan peraturan-peraturan mengenai penggunaan informasi agar tidak mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Perkembangan masyarakat global harus dapat diiringi dengan langkah-langkah strategis. Salah satunya ialah dengan membuka akses informasi. Untuk itu, tindakan tegas pemerintah dalam menghadapi pasar global ini haruslah tegas.

Henny S. Widyaningsih, Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam Seminar Nasional Dies Natalis Komunikasi ke-14 dengan tema Mengagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal, mengatakan bahwa dalam UU Keterbukaan Informasi No. 14 tahun 2008 Bab V pasal 17 dinyatakanada pengecualian untuk informasi yang boleh dibuka dihadapan publik yaitu segala informasi yang terkait dengan pejabat publik dan informasi yang sudah diperbolehkan oleh pemiliknya untuk dibuka dihadapan publik.

Pembuatan UU Keterbukaan Informasi ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi publik, seperti kebijakan pemerintah yang diambil beserta alasannya, informasi lain yang dibutuhkan masyarakat harus tersedia di tiap-tiap badan publik.

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi. Untuk itu, pencitraan sangat lekat  pada lembaga dan institusi pemerintah terkait. Keterbukaan informasi sangat erat kaitannya dengan citra seseorang, apalagi seorang pejabat publik, sehingga tidak ada satu pun informasi yang boleh ditutup, demi menjaga dan memelihara amanah rakyat.

Namun, keterbukaan informasi ini bukan berarti seluruh informasi dibuka seluruhnya dan semuanya, tetap ada batasan-batasan informasi apa saja yang boleh dipergunakan dan yang tidak boleh digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian yang wajib dibuka, harus dibuka. Jika tidak akan ada sanksi bagi seseorang atau siapa saja yang berusaha menutupi suatu informasi. Badan Publik juga harus menyediakan tempat untuk mempermudah akses informasi diperoleh masyarakat.

Seseorang akan dapat terkena sengketa ketika ia telah dilaporkan ke Komisi Informasi Publik baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Dengan demikian orang tersebut akan jatuh citranya jika berkenaan dengan kasus ini. Hukuman untuk pelanggar UU ini adalah sanksi kurungan penjara selama satu tahun atau denda sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah).

Disini, peran keterbukaan informasi sangat berpengaruh bagi identitas diri sesorang dan bagaimana good governance dapat terwujud. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik, diharapkan angka KKN dapat berkurang karena optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publikdapat terwujud, sehingga angka korupsi sekecil apa pun akan dapat terbongkar. (VPM/AN/tna)